TSPP – KAMPUNG Belbeland, Baidup dan Kirely, Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke adalah tiga dari sebelas kampung di sisi perbatasan Papua New Guinea. Ada sebelas kampung masuk dalam wilayah Distrik Ulilin. Sembilan kampung dihuni mantan transmigran, sementara dua kampung lainnya dimukimi warga lokal.
Seperti rata-rata penduduk di kawasan terpencil di Papua, perhubungan menjadi salah satu penghambat utama antarkawasan. Demikian halnya Kampung Belbeland, Baidup dan Kirely. Kesulitan sarana perhubungan turut berkontribusi negatif terhadap pendidikan di kampung-kampung di sini.
Sebagaimana yang dialami tiga sekolah dasar di Kampung Belbeland, Baidup dan Kirely: Sekolah Inpres Bupul 6, Bupul 12 dan Bupul 13. Kebanyakan guru memilih bertugas di kota-kota atau daerah-daerah pinggiran kota yang terjangkau jalan beraspal−yang memudahkan mobilitas.
Akibatnya, guru-guru menumpuk di sekolah-sekolah di kota. “Mereka tidak mau mengajar di sini, karena jalan sudah lama rusak,” kata Kepala Sekolah Dasar Inpres Bupul 6, Syamsia Erna, kepada tabloid Suara Perempuan Papua di Bupul, 17 Oktober 2010 lalu.
Dibangun pada 1995, awalnya bangunan SD Inpres Bupul 6 hanya terdiri dari empat ruang kelas. Tiga ruang itu kemudian disekat menjadi enam ruang kelas. Ruang pertama untuk dua kelas: kelas 1 – 2, ruang kedua: kelas 3 – 4 dan ruang ketiga: kelas 5 – 6. Satu ruang lainnya dijadikan kantor guru. “Keterbatasan ruang kelas memang seperti itu sejak sekolah dibangun, jalan keluarnya, kami berusaha pasang sekat,” ujar Syamsia.
Murid SD Inpres Bupul 6−saat tabloid Suara Perempuan Papua ke sana−sebanyak 53. Kelas 1: enam murid, kelas 2: sebelas murid, kelas 3: sepuluh murid, kelas 4: enam murid; kelas 5: Sembilan murid, kelas: 6: sepuluh murid.
Keadaan sekolah berdinding papan ini pun bisa dikatakan tidak berubah. Atap sengnya yang sudah berkarat merata, belum ada yang diganti. Begitu pun lantai semennya yang telah berubah merah karena keadaan tanah di kawasan ini.
Guru tetap hanya satu orang: Syamsia, mengajar enam kelas. Ia dibantu dua relawan lulusan sekolah menengah atas, Sri Purwaningsih dan Willem Kaipman. Disokong Sri dan Willem, Syamsia yang, ditempatkan Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke, menyampaikan pelajaran di enam kelas secara bergilir.
Willem, 40 tahun, kelahiran Saman, Merauke, sebenarnya penjaga sekolah dan Sri, 38 tahun, kelahiran Sukoharjo, pengurus Penggerak Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Belbeland. “Saya putuskan perbantukan mereka,” kata Syamsia.
Sri menangani kelas 1 – 2, Willem mengasuh kelas 3 – 4, Syamsia mengelola kelas 5 – 6. Di kelas yang lebih banyak murid, lebih banyak waktu diberikan. Guru pindah ke kelas lain, setelah dia menjelaskan mata pelajaran dan memberikan tugas di kelas sebelumnya. “Kalau sudah asyik, kadang lupa jam pelajaran di kelas lain,” kata Syamsia, kelahiran Geser, Maluku Utara, 52 tahun lalu.
Honor untuk kedua guru relawan, terutama diambil dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang, besarannya Rp 5 jutaan sekali terima. “Jumlah itu tergantung banyaknya siswa,” ujar Syamsia. Sri dan Willem dibayar Rp 500 dan Rp 700 ribu per bulan; kekurangan honor ditutup dari usaha ternak ayam kampung kecil-kecilan.
Kendala kekurangan guru selalu diajukan dalam laporan bulanan sekolah ke Dinas Pendidikan dan Kabupaten Merauke. Syamsia mengatakan, sudah menyampaikannya kepada Kepala Distrik Ulilin, Manufandu atau Marpaung. Bahkan membicarakannya secara langsung dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten.
Syamsia menuturkan, sekitar 1996, saat masih ada insentif bagi guru-guru di daerah-daerah pelosok (Tunjangan Daerah Terpencil/TDT), tenaga pendidik di SD Inpres Bupul 6 cukup. Warga kampung bahkan sempat membangun lagi sebuah rumah guru dari bahan-bahan rumah warga yang ditinggal pergi.
Tapi, sejak program ini dihentikan, guru-guru kehilangan minat dan berangsur menarik diri. Hingga tinggal seorang guru. Bangunan beratap seng, berdinding papan dan berlantai tanah ini kini kosong tak terhuni. Kecuali rumah tinggal kepala sekolah.
Kondisi SD Inpres Bupul 6, boleh jadi, tak seburuk SD Inpres Bupul 12 dan 13. Di masing-masing sekolah ini pun hanya ada satu guru tetap berstatus pegawai negeri, tapi tanpa guru bantu atau tenaga honorer. Jalan yang menghubungkan Kabupaten Merauke dan kampung-kampung di Distrik Ulilin, selain tak rata, selalu berkubang lumpur saat hujan. Lumpur itu hampir mencaplok separuh roda kendaraan yang melintas.
SD Inpres Bupul 12 dan 13 pernah dibantu dua sepeda motor oleh Wakil Bupati Merauke era sebelumnya, Waryoto. Tapi, parahnya kondisi jalan menyebabkan, “sudah ganti rante sampai 10 kali,” kata Kepala Sekolah Bupul 12 Kampung Baidup, Juminah. “Kalau bapa wartawan jalan masuk Belbeland, bisa-bisa ‘putar haluan’, kalau hujan orang harus berenang melewati Kali Kum, kami bekerja dengan keadaan seperti ini,” ujar Juminah.
Jika tak hujan, bepergian bisa agak mudah dan lancar, apalagi jalan mulai ditimbun dan diaspal. Perjalanan Merauke–Belbeland bisa ditempuh sehari dengan kendaraan, dibanding sebelumnya. Misalnya, untuk mengurus gaji atau keperluan sekolah.
Tak cuma kendala jalan, tapi juga akses informasi dan komunikasi. “Mendengarkan siaran RRI saja, tidak bisa, susah mendapatkan gelombang” kata Juminah. Kalau ada keperluan penting yang harus disampaikan ke kabupaten, dia meminta bantuan ke pos pengamanan perbatasan di Kampung Baidup. Personel Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad) di situ yang akan menolong melalui Single Side Band (SSB).
Beberapa waktu berselang, SD Inpres Bupul 6 mendapat bantuan biaya pendidikan Rp 10 juta. Sebagian digunakan untuk membeli buku-buku sekolah. Karena kondisi jalan, dan ongkos pengangkutan, Syamsia hanya membeli 10 buah buku pelajaran untuk sekolahnya. “Terpaksa, dua murid menggunakan satu buku,” ujarnya. (*). Agapitus Batbual
