suaraperempuanpapua.id – DIREKTUR Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Papua, Aiesh Rumbekwan mengatakan tingginya penurunan tutupan hutan yang berdampak pada bencana ekologis, hilangnya sumber kehidupan, serta pelanggaran hak azasi manusia yang massif terjadi di Papua, dan masih terus berlanjut hingga saat ini adalah fakta buruk yang melanda kehidupan masyarakat, khususnya bagi orang asli Papua.
Dalam berbagai kesempatan, Walhi telah menyampaikan betapa penting lingkungan hidup bagi masyarakat, baik secara nasional maupun daerah agar para pihak pemangku kepentingan segera mengurangi resiko bencana dan memberi ruang atau akses bagi masyarakat sekitar hutan guna mengelola hutannya dengan pengetahuan kearifan lokal.
Praktik kepentingan koorporasi yang berelaborasi dengan pemerintah, telah mencederai makna konstitusi dan amanat UU Otonomi Khusus Papua. Hal ini ditandai dengan begitu banyaknya masyarakat terdampak investasi – koorporasi yang kehilangan sumber kehidupan mereka.
“Pemerintah tidak lagi menghargai pengetahuan kearifan lokal masyarakat asli untuk mengelola hutannya. Sebaliknya masyarakat dipaksa menjadi petani / buruh pada perusahaan. Suatu situasi yang tidak dapat diadaptasi oleh masyarakat dan pada akhirnya termarjinalisasi”, tegas Aiesh Rumbekwan.
Aish menilai pengangguran atau marjinalisasi, khususnya yang dialami penduduk asli Papua adalah keadaan sistematis dan terstruktur yang disebabkan oleh kebijakan negara.
Namun sebaliknya keadaan ini menjadi “judul” bahkan justifikasi pemberian izin ekspansi industri sebagai respon penyerapan tenaga kerja. Kesatuan hidup terhadap lingkungan yang berkontribusi terhadap aspek sosial, ekonomi dan budaya, drastis hilang dengan persetujuan pemerintah kepada perusahaan menguasai hutan dan lahan masyarakat.
“Ada begitu banyak pemangku kepentingan, yang katanya bekerja mewakili masyarakat untuk merubah kehidupan masyarakat asli Papua. Dalam beberapa periode atau dekade belum menunjukkan kinerja yang memberi manfaat bagi masyarakat sekitar hutan. Kompleksitas masalah yang disebutkan di atas merupakan fakta, dimana tidak ada intervensi dalam politik kebijakan untuk memberi rasa aman, adil dan sejahtera bagi masyarakat sekitar hutan / orang asli Papua”, ujar Direktur ED Walhi Papua.
Berbagai bencana ekologis akibat investasi-korporasi, serta deforestasi adalah pemicu ancaman Perubahan Iklim Global. Pada gilirannya kondisi ini akan memperburuk kehidupan manusia dan spesies secara ekstrim dan global, dimana akan terjadi kekeringan, kelangkaan air, kelaparan dan sakit penyakit yang sulit teratasi.
Aiesh Rumbekwan mencontohkan, banjir bandang di Sentani Kabupaten Jayapura pada Sabtu 16 Maret 2019 lalu, dan banjir yang sering terjadi di Kota Jayapura serta naiknya air Danau Sentani adalah fakta lain dari beragam bencana ekologis di Papua akibat dari pengabaian terhadap lingkungan hidup.
“Dari rangkaian peristiwa atau fakta-fakta di atas, maka Wahana Lingkungan Hidup Papua menyebarluaskan pentingnya #MewujudkanKeadilanEkologis melalui partisipasi semua pihak.
Aiesh Rumbekwan. Direktur Eksekutif Daerah-Walhi Papua
