suaraperempuanpapua.id – DARI empat wilayah pemerintahan yang ada di Papua Selatan, hanya Kabupaten Merauke dan Boven Digoel yang terkoneksi jalur transportasi darat, laut dan udara. Pengiriman barang, jasa dan mobilitas orang menggunakan tiga jalur transportasi itu dengan mudah. Transportasi darat misalnya, masyarakat bisa dengan mudah menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat dari Merauke ke Boven Digoel maupun sebaliknya.
Sementara koneksi transportasi antara Kabupaten: Asmat, Boven Digoel, Mappi dan Merauke masih tergantung pada transportasi udara dan laut. Penggunaan jalur transportasi udara dan laut jelas membutuhkan biaya yang mahal, karena jumlah sarana transportasi yang tersedia sangat terbatas.
Berdasarkan kondisi itu, Bupati Merauke Romanus Mbaraka, yang diwakili Staf Ahli Bupati dalam Rapat Khusus Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Sesuai Wilayah Adat Papua, pada Jumat 10 Juni 2022 melalui virtual mengatakan setelah adanya pemekaran tiga kabupaten baru di wilayah Papua Selatan, terjadi perubahan-perubahan besar di wilayah Asmat, Boven Digoel, dan Mappi.
Perubahan besar terjadi di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, pemerintahan, dan lain-lain. Semua itu terjadi sangat pesat setelah adanya pemekaran tiga kabupaten baru di Papua Selatan. Saat ini, anak-anak Papua Selatan banyak yang bisa sekolah di berbagai tingkatan pendidikan di dalam| negeri dan di luar negeri dengan biaya otonomi khusus.
Namun saat ini yang belum terjadi di wilayah Papua Selatan adalah konektifitas transportasi antarwilayah di Papua Selatan, yaitu antara: Asmat, Boven Digoel, Mappi dan Merauke. “Dalam kerangka itu, kita di Selatan telah bentuk Asosiasi Kepala Daerah Papua Selatan pada 2019 lalu untuk mendorong percepatan-percepatan pembangunan di Papua Selatan”.
Bupati Merauke Romanus Mbaraka mengatakan saat ini kami hanya harapkan kewenangan yang lebih luas. Selama ini kewenangan melalaui otonomi khusus hanya ada di provinsi. Karena itu, kita harap di otonomi khusus 20 tahun mendatang, kewenangan yang lebih luas harus diberikan juga kepada kabupaten-kabupaten. Hal itu disampaikan staf ahli bupati Merauke melalui virtual.
paskalis keagop
