suaraperempuanpapua.id – PEKAN Olahraga Nasional (PON) ke-20 direncanakan penyelenggaraannya pada 20 Oktober hingga 2 November 2020, tetapi ditunda dan akan dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada 2021 mendatang di Papua.
Penundaan itu dilakukan Presiden RI Joko Widodo dalam Rapat Terbatas melalui video conference bersama Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal dan jajaran kementerian terkait, pada Kamis 23 April lalu. Penundaan PON itu dilakukan karena: 1) kasus positif Corona di Indonesia terus meningkat. 2) Pengadaan dan pengiriman peralatan PON 2020 dari luar negeri mengalami kesulitan karena negara produsen berhenti berproduksi, serta terjadi perubahan nilai tukar rupiah dalam proses pengiriman dan negara-negara telah menutup akses laut dan udara.
Ketiga, akibat pandemi virus corona beberapa kontingen telah meliburkan atletnya dari Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) dan melakukan latihan mandiri. 4) Penyelesaian pekerjaan fisik venue yang masih berlangsung terhenti karena material sulit didatangkan dari luar karena adanya penutupan akses transportasi laut dan udara di Papua akibat pandemi virus corona. 5) Akibat corona, banyak atlet yang melakukan latihan mandiri tidak maksimal, sehingga dikhawatirkan pencapaian prestasi juga tidak akan maksimal.
Ketua Umum KONI Pusat, Letjen TNI (Purn) Marciano Norman menyambutkan baik keputusan Presiden untuk menunda PON 2020. Dengan penundaan ini, KONI akan melakukan penyesuaian-penyesuaian terkait dengan tahapan-tahapan penyelenggaraan PON 20 yang akan dilaksanakan pada 2021 mendatang. “KONI pusat pun meminta seluruh KONI daerah dan induk cabang olahraga segera melakukan penyesuaian”, tegasnya.
Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal juga menyambut baik keputusan Presiden menunda pelaksanaan PON 20 ke tahun depan. Mundurnya jadwal pelaksanaan PON ke Oktober 2021 menjadi kesempatan Papua untuk terus memantapkan persiapan.
“Kesempatan penundaan waktu ini kita akan pakai untuk menyelesaikan hal-hal yang belum selesai, seperti pembangunan venue, persiapan peralatan yang didatangkan dari luar negeri, persiapan atlet, dan persiapan panitia. Sehingga Papua menjadi tuan rumah yang baik”, ujar Klemen Tinal.
Menanggapi penundaan jadwal penyelenggaraan PON 2020 itu, Ketua Harian Panitia Besar PON 20 Papua, Yunus Wonda mengatakan walaupun jadwal pelaksanaan PON ditunda ke Oktober 2021, tetapi tidak berpengaruh terhadap jumlah cabang olahraga.
“Jumlah Cabor tidak akan bertambah, tetap mengacu pada SK Gubernur Papua, yaitu 37 cabang olahraga saja yang akan dipertandingkan pada PON 2021 mendatang”, ujar Yunus Wonda.
Penundaan pelaksanaan PON tahun ini berdasarkan hasil rapat kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga bersama Komisi 9 DPR RI, pada Selasa 14 April lalu yang dikonsultasikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Zainudin Amali kepada Presiden di Istana Negara Jakarta.
Anggota Komisi 9 DPR RI, Syaiful Huda mengatakan ada sejumlah alasan mengapa pelaksanaan PON yang seharusnya digelar pada 20 Oktober – 2 November 2020 ditunda. Sebab, hingga saat ini belum ada tanda-tanda Virus Covid-19 akan berakhir dan akhirnya mengganggu seluruh tahapan persiapan. Seperti pengadaan alat olahraga yang seharusnya tahapan pelaksanaan lelang dilakukan pada April dan tuntas pada Juni – Juli 2020 tidak bisa dilaksanakan.
“Sebab ada negara-negara pembuat peralatan olahraga sekarang gak siap karena pandemi Covid-19. Mungkin ada yang harus dibeli di Eropa, China atau Jepang, praktis mereka tidak bisa, padahal PON tinggal lima bulan lagi,” ujar Syaiful Huda.
Huda juga melihat kesiapan atlet mengalami gangguan, termasuk kesiapan venue cukup berat karena di Papua sudah dilakukan pembatasan sejak Maret 2020 lalu. “Pengiriman barang dan lain-lain juga mengalami delay semua”.
Dengan kondisi saat ini, bukan hanya PON 20, tetapi Kemenpora memperkirakan hingga Juli nanti tidak akan ada iven olahraga nasional maupun internasional apapun. “Namun jika kondisi segera membaik, iven olahraga nasional dan internasional diharapkan bisa mulai digelar secara bertahap pada Agustus – Desember 2020”, ujar Syaiful Huda.
Dalam rapat kerja Kemenpora dan Komisi 9 DPR itu juga menyepakati pembangunan venue olahraga tetap harus jalan. Komisi 9 juga meminta Kemenpora untuk mengkampanyekan pola hidup sehat dengan mensosialisasikan dan menggiatkan kegiatan senam untuk masyarakat.
“Seperti zaman dulu ada senam kesegaran jasmani di sekolah-sekolah. Contohnya sudah ada, sebentar lagi akan di-launcing. Dan bahkan akan bikin lomba senam secara online. Hal ini penting untuk dilakukan karena salah satu langkah untuk menangkan pandemi Covid-19, yakni bagaimana masyarakat memiliki pola hidup sehat dan daya tahan tubuh yang bagus”, ujar Syaiful Huda.
Komisi 9 DPR juga meminta agar penggunaan hasil refocusing anggaran Kemenpora sebesar Rp 270 miliyar, tetap dialokasikan untuk bidang kepemudaan dan olahraga.
“Kita minta dilakukan komunikasi yang intensif antara Kemenpora dan Kementerian Keuangan supaya dana yang dipotong itu diperuntukkan kembali untuk kepentingan atlet, official, dan lain-lain yang terdampak corona. Mengingat ada banyak pensiunan atlet atau atlet yang tidak mendapatkan pemasukan karena tidak ada kejuaraan”, tegas Syaiful Huda.
Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainudin Amali berharap seluruh kegiatan olahraga kembali normal pada 2021 dengan konsekuensi waktunya saling berdekatan, mulai dari: ASEAN Para Games di Filipina, PON dan Peparnas 2021 di Papua, Piala Dunia FIFA U-20, ASEAN School Games 2021 di Filipina, Olimpiade dan Para Olimpik di Tokyo 2021, SEA Games di Hanoi, POPNAS dan PAPERNAS 2021 serta MotoGP 2021 di Mandalika.
paskalis keagop
