suaraperempuanpapua.id—Dalam kaitannya dengan memperbarui kurikulum pembelajaran program studi ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Cenderawasih melakukan lokakarya perubahan kurikulum yang berbasis pada Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang digelar di Hotel Horison Kotaraja, Sabtu, (27 November 2021).
Lokakarya ini, menghadirkan Guru Besar Ilmu Pemerintahan Fisip Universitas Padjajaran Bandung Prof Dr Drs Utang Suwarya, MA secara virtual, Dekan Fisip Uncen, Marlina Flassy, S.Sos, M.Hum, PhD, Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan, mantan Dekan Fisip Uncen Dr Septinus Saa, S.Sos. MSi serta Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan Fisip Uncen dan para Alumni prodi Ilmu Pemerintahan.
Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Dr Renida Joseline Toroby, S.Sos, MSI dalam sambutannya mengatakan bahwa tujuan lokakarya ini dimaksudkan untuk meredesain kurikulum program studi ilmu pemerintahan. “Kurikulum Prodi ilmu pemerintahan Fisip Uncen sudah lebih dari 10 tahun tidak diperbarui”, ujarnya.
Itu sebabnya, kata dia, lokakarya ini dimaksudkan untuk memperbarui kurikulum pembelajaran ilmu pemerintahan yang diharapkan mampu memenuhi harapan masyarakat dan kebutuhan pasar kerja.
Sementara itu, Dekan Fisip Uncen, Marlina Flassy, S.Sos, M.Hum, PhD dalam kesempatan itu, mengakui bahwa secara keseluruhan prodi-prodi di lingkungan Fisip Uncen belum seluruhnya menggunakan kurikulum berbasis KKNI. Untuk itu, dirinya sangat berterima kasih kepada Prodi Ilmu Pemerintahan yang telah berinisiatif untuk melakukan redesain kurikulumnya yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pasar kerja.
Menurutnya, dari tujuh prodi S1 dan 1 prodi S2 baru ada tiga prodi yang telah mengubah kurikulumnya berbasis KKNI yakni prodi Hubungan Internasional, Prodi Administrasi Publik dan Prodi Ilmu Pemerintahan.
Untuk itu, dirinya berharap agar kegiatan lokakarya perubahan kurikulum seperti yang dilakukan prodi ilmu pemerintahan dapat dilakukan oleh prodi-prodi lain di lingkungan Fisip Uncen.
Dalam kesempatan itu, Dekan Fisip juga menyampaikan bahwa perubahan kurikulum menjadi hal yang mutlak dilakukan karena hal ini dalam kaitannya dengan menjawab tuntutan zaman dan perkembangan global seperti industri 4.0 dan society 5.0.
“kita sudah masuk pada era pasar bebas Asia sehingga sudah saatnya kita bekerja dan menyesuaikan diri dengan tuntutan dan kebutuhan pasar”, pungkasnya.
Dekan juga menekankan pada 3 aspek penting dalam kurikulum yakni pendidikan dan pengajaran, keterampilan serta pasar kerja.
Menurutnya, pendidikan dan pengajaran terkait dengan mata kuliah-matakuliah dan proses pembelajaran sepanjang proses perkuliahan. Aspek keterampilan telah menjadi tuntutan masyarakat dan pasar kerja. Sedangkan aspek pasar kerja, membutuhkan orang-orang yang memiliki keterampilan dan kompetensi.
Prof Dr Drs Utang Suwarno, MA dalam pemaparan materinya memberi penguatan kepada prodi ilmu pemerintahan dalam lokakarya kurikulum. Materi yang disampaikan antara lain tentang alasan-alasan perlu dievaluasi, sistem kurikulum, landasan penyusunan kurikulum, pencapaian pembelajaran lulusan prodi ilmu pemerintahan, manfaat penerapan rumusan capaian pembelajaran lulusan, penyusunan pencapaian pembelajaran prodi, standar kompetensi lulusan berdasarkan Permendikbud No 3 tahun 2020, dan learning process sebagai implementasi dari kurikulum.
Pada bagian lain prof Utang (red-demikian sapaan akrabnya) menjelaskan terkait rumusan keterampilan umum sarjana ilmu pemerintahan dan capaian pembelajaran lulusan ilmu pemerintahan secara khusus penguasaan pengetahuan khusus keprodian, mata kuliah inti prodi ilmu pemerintahan dan pengembangan mata kuliah dan bahan kajian ilmu pemerintahan.
Secra khusus, dalam lokakarya ini dibahas juga tentang kurikulum yang fokus pada pemerintah, masyarakat dan relasi pemerintah dan masyarakat.
Lokakarya diakhiri dengan penyesuaian nomenklatur mata kuliah oleh seluruh peserta lokakarya.* (Gabriel Maniagasi)