TSPP.Jayapura – KABUPATEN Puncakjaya dibentuk pada 1996 dan kekerasan bersenjata mulai terjadi sejak 1993 hingga kini: 2012. Dan selama itu pula konflik bersenjata di Puncakjaya tidak pernah terselesaikan. Dan yang lebih membingungkan lagi, aparat keamanan: TNI dan POLRI tidak pernah mengungkap siapa pelaku dan motif kekerasan bersenjata.
Selama ini, aparat keamanan hanya bisa menuduh atau mengira pelakunya adalah sekelompok orang tak dikenal atau kelompok Organisasi Papua Merdeka. Ketidakseriusan pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah pusat dalam menyelesaikan berbagai aksi kekerasan bersenjata di Mulia, Puncakjaya itu membuat pemerintah Kabupaten Puncakjaya geram.
“Ini ada proses pembiaran yang dilakukan pemerintah Provinsi dan pusat untuk tidak mau menyelesaikan kekerasan bersenjata di Puncakjaya”, tegas Asisten I Sekretaris Daerah Puncakjaya, Syamsudin Roma yang hadir mewakili bupati dan wakil bupati dalam Rapat Kerja Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua, 10 – 11 April 2012 lalu di Sasana Krida Kantor Gubernur Papua, Jayapura.
Kekerasan bersenjata yang sudah terjadi sejak 1993 hingga kini 2012 tidak pernah terselesaikan. Korban sipil, POLRI dan TNI terus berjatuhan. Intensitas kekerasan bersenjata semakin meningkat sejak 2003 hingga kini. Pemerintah Kabupaten Puncakjaya sudah berupaya keras secara terus-menerus untuk menghentikan kekerasan itu tapi tidak pernah terwujud.
“Kami sudah kewalahan mengatasi kekerasan bersenjata. Pemerintah Kabupaten Puncakjaya dan pemerintah Provinsi Papua tidak pernah duduk bersama bicara menyelesaikan persoalan di Puncakjaya. Pemerintah pusat juga harus duduk bicara dengan pemerintah daerah. Jangan pemerintah Kabupaten Puncakjaya yang terus dikambinghitamkan”, ujar Roma.
Berikut wawancara tabloid Suara Perempuan Papua dengan Syamsudhin Roma di Kantor Gubernur Dok 2 Jayapura 11 April 2012 lalu.
Bagaimana proses penyelesaian konflik di Puncakjaya selama ini?
Kekerasan di Puncakjaya inikan aspirasi masyarakat yang ada di sana. Mereka melakukan kekerasan itu pasti punya keinginan yang tidak diselesaikan oleh pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi. Kekerasan di Puncakjaya itu sudah terjadi sejak 1993 sampai sekarang tahun 2012. Bupati dan wakil bupati telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi di Puncakjaya.
Selama ini kita mengedepankan dialog karena kami tahu bahwa ini masyarakat yang memiliki hati nurani. Kami tidak ingin yang dikejar, lain yang ditangkap. Semua stakeholders yang terkait dengan perdamaian di Puncakjaya telah kami lakukan dialog dengan tokoh agama, masyarakat, dan tokoh adat, termasuk membantu memfasilitasi TNI dan POLRI. Banyak yang pemerintah kabupaten telah lakukan. Yang kami lakukan sampai saat ini adalah mengembalikan citra masyarakat kepada pemerintah.
Inikan dilematis, karena kejadian demi kejadian. Bahkan sudah ada banyak pegawai yang merasa tidak aman mulai meninggalkan Puncakjaya. Kami berusaha mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah melalui gereja memberikan sosialisasi kepada masyarakat dalam upaya meminimalisasi konflik di Puncakjaya.
Orang mengatakan bahwa kekerasan bersenjata itu dilakukan oleh OPM, tapi mereka itukan tidak ada pakaian. Pakaian yang dipakai dengan lambang OPM itu apakah benar OPM atau tidak? Inikan masih abu-abu. Kejadian sejak 1993 sampai sekarang 2012 apakah sudah ada pelaku yang ditangkap? Belum ada. Yang selalu dikambinghitamkan adalah OPM-OPM, masyarakat yang bersenjata, itu yang kami lakukan.
Jadi, kami minta pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk duduk bersama pemerintah Kabupaten Puncakjaya untuk menyelesaikan masalah ini. Apalah gunanya kita bicara pembangunan, bicara sumberdaya manusia, bicara peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi kalau keamanan dalam suatu daerah tidak aman? Kan pembangunan tidak akan berjalan dengan baik.
Apakah kelompok yang beroperasi di sana selama ini oleh kelompok OPM, TNI dan POLRI atau oleh kelompok lain?
Nah, itu yang kami tidak bisa menjawab. Karena saya tidak bisa mengatakan bahwa itu oleh kelompok OPM. Itu kelompok dari mana? Itukan tidak pakai baju, mereka tidak memiliki warna, misalnya kalau mereka memiliki warna polisi, saya bisa tahu bahwa dia pakaian ini, atau kalau TNI, dia pakaian ini.
Nah, sekarang kita mengatakan OPM, apakah selama kejadian ini sejak 1993 sampai sekarang tahun 2012 ada saksi yang pernah ditangkap? Yang bisa menjawab ini bukan dari pemerintah daerah. Itu secara teknis operasional pengamanan wilayah dilakukan oleh TNI dan POLRI.
Apa yang terjadi di Kabupaten Puncakjaya inikan masih orang merekayasa, bahwa ini dari kelompok OPM, ini dari kelompok masyarakat yang bersenjata, kami tidak bisa membuktikan. Kami dari pemerintah daerah hanya menginginkan supaya daerah ini aman, karena sampai sekarang tidak pernah jelas apakah kekerasan bersenjata itu dilakukan oleh kelompok TPN OPM atau kelompok masyarakat bersenjata? Tapi kalau ada yang mengatakan bahwa yang melakukan itu adalah kelompok OPM, itu bahasa dari mana? Apakah dari TNI atau POLRI? Itu saya tidak tahu, karena itu kami tidak bisa memastikan yang melakukan itu apakah oleh OPM atau bukan? Karena mereka tidak berpakaian OPM, seperti TNI POLRI.
Sejak 1993 sampai 2012 ini, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat tidak pernah duduk sama-sama bicara mengenai kondisi keamanan di Puncakjaya. Kalau setiap ada kejadian baru ada suara dari pemerintah provinsi dan pusat. Tapi itu hanya sebatas pembicaraan, tidak pernah ada realisasinya sampai ke kabupaten?
Karena itu dalam ruangan tadi saya katakan konflik di Puncakjaya sejak 1993 sampai sekarang saya lihat gubernur atau pejabat gubernur dan pejabat provinsi lainnya tidak pernah ada di Kabupaten Puncakjaya. Kalau Kabupaten Puncakjaya itu secara administrasi dianggap merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Papua, kenapa mereka tidak hadir di sana? Di sana masyarakatnya ada. Itu yang saya tekankan dalam Rakerda Musrenbangda Papua 2012.
Berapa biaya yang biasa dihabiskan untuk menyelesaikan sebuah kejadian?
Itu saya tidak bisa mengatakan. Yang penting keinginan pemerintah kabupaten untuk menyelesaikan masalah. Tadi saya katakan bahwa APBD Puncakjaya terbatas. Jadi masalah jumlah kami tidak bisa mengatakan. Kami memang menggunakan dana untuk menyelesaikan masalah, tapi yang tidak teranggarakan dalam APBD.
Apakah dalam Musrenbangda ini Anda akan meminta dana stabilitas dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat?
Kami sudah cape. Tadi saya juga sudah bilang, kami dari kabupaten sudah cape bikin surat ke pemerintah provinsi maupun ke pemerintah pusat untuk meminta bantuan dana stabilitas keamanan. Tapi sampai saat ini tidak pernah ada tanggapan. APBD kami kecil, jadi jumlah berapa yang telah kami keluarkan itu sudah saya menghitung. Tetapi keinginan pemerintah daerah untuk menyelesaikan konflik yang ada di Puncakjaya itu sangat besar, walaupun APBD kita sangat kurang.
Kejadian kemarin bagaimana?
Itu saya tidak bisa ekspos, karena saat ini masih dalam tahap pemeriksaan oleh POLRI. (*). paskalis keagop
