Jayapura.TSPP – PEMILIHAN Bupati dan Walikota Jayapura, baru akan dilakukan pada 15 Februari 2017 mendatang. Dan hingga akhir Juli lalu, proses pentahapan Pemilu pun belum dimulai. Komisi Pemilu Daerah Kabupaten dan Kota Jayapura yang akan melaksanakan Pemilu pun baru melakukan perekrutan, pelantikan dan pelatihan bagi pelaksana Pemilu untuk tingkat distrik dan kampung.
Tapi para bakal calon kepala daerah yang ingin bertarung menjadi bupati dan walikota di Jayapura sudah memulainya dengan melakukan kampanye hitam. Kabar yang kebenarannya sulit untuk bisa dipertanggungjawabkan di depan hukum maupun di hadapan publik.
Walikota Jayapura Benhur Tommi Mano diberitakan memiliki enam perempuan selingkuhan. Begitupun, Bupati Jayapura Mathius Awoitauw memiliki beberapa perempuan selingkuhan dan kerap berpelisir ke Eropa. Kabar yang belum tentu kebenarannya ini diberitakan melalui sebuah media online: JayapuraBlog.Wordpress.com
Apa tujuan dari kampanye perselingkuhan ini? Apakah agar pemilih tidak boleh memilih Benhur Tommi Mano dan Mathius Awoitauw menjadi Walikota dan Bupati di Jayapura? atau agar pemilih lebih bersimpati pada penyebar kabar perselingkuhan? Tidak jelas memang.
Tapi yang jelas, orang-orang yang ingin meraih kekuasaan dengan cara seperti ini tak pantas untuk dipilih, karena niatnya hanya untuk mencari kekuasaan dan uang dengan cara kotor dan bukan untuk membangun rakyat yang akan dipimpinnya.
Juru kampanye hitam ini merasa tidak memiliki kemampuan untuk bisa bersaing secara sehat dengan para kandidat lain, sehingga cara yang bisa ia tempuh adalah dengan cara kampanye hitam.
Kalau memang para juru kampanye hitam ini hendak menegakkan hukum dan menolak bakal calon kepala daerah yang moralnya amburadul, maka kenapa tidak langsung dilaporkan saja ke kepolisian untuk diproses hukum? Kenapa hanya bisa berani bicara secara sembunyi-sembunyi melalui dunia maya?
Di banyak tempat di dunia ini, para kampanye hitam dan penjahat tidak pernah mendapat simpati dari mana pun. Pemilu Presiden Amerika Serikat pada 2009 yang dialami Barack Obama dan Pemilu Presiden Indonesia pada 2014 yang dihadapi Joko Widodo adalah contohnya. Selama masa kampanye, Barack Obama di Amerika dan Joko Widodo di Indonesia, diserang habis-habisan oleh lawan politiknya dengan kampanye hitam melalui media massa maupun kampanye hitam secara terang-terangan di atas panggung kampanye.Tapi justru keduanya mendapat simpati rakyat yang luar biasa dan terpilih memimpin negaranya masing-masing.
Kampanye dalam Pemilu adalah kegiatan peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawari visi, misi dan program peserta Pemilu. Maka, kampanye dalam perhelatan apapun bentuk Pemilu untuk memilih anggota DPR, presiden, gubernur, bupati, Walikota, dan kepala kampung dalam konteks pemberian suara oleh rakyat, harus dilakukan dengan cara yang lurus, bersih dan terang.
Kampanye hitam atau black campaign adalah penggunaan metode rayuan yang merusak, sindiran atau rumors yang tersebar mengenai sasaran kepada para kandidat atau calon kepada masyarakat agar menimbulkan persepsi yang dianggap tidak etis, terutama dalam hal kebijakan publik.
Komunikasi model ini diusahakan agar menimbulkan fenomena sikap resistensi dari para pemilih. Kampanye hitam umumnya dapat dilakukan oleh kandidat atau calon bahkan pihak lain secara efisien karena kekurangan sumberdaya yang kuat untuk menyerang salah satu kandidat atau calon lain dengan bermain pada permainan emosi para pemilih agar pada akhirnya dapat meninggalkan kandidat atau calon pilihannya.
Bagi masyarakat awam, orang yang ingin meraih kekuasaan melalui kampanye hitam atau dengan cara kotor adalah belum dewasa secara mental dan merasa dirinya tidak mungkin bisa bersaing dengan kandidat lain, tetapi ingin mendapat kekuasaan, sehingga cara yang ditempuh adalah dengan melakukan kampanye hitam. Orang semacam ini yang akan mengacaukan Pemilu jika kalah dalam pertarungan. Mereka sudah kalah sebelum berperang.
Jayapura, tidak sekedar pusat pemerintahan Provinsi Papua, tapi juga pusat hidup sumberdaya manusia Papua yang terbaik. Jayapura adalah cermin kualitas sumberdaya manusia di Papua. Sehingga, kalau masyarakat pemilihnya percaya kampanye hitam dalam pemilihan Bupati Jayapura dan Walikota Jayapura pada Pemilu 15 Februari 2017 mendatang, maka itu patut dipertanyakan. Mengapa pusat ibukota provinsi ini dihuni penduduk tidak rasional?(*)